PN Kota Bekasi Dinilai Keliru Terapkan Aturan dan Adili Perkara Perceraian

Kuasa Hukum Penggugat Perkara Perceraian di Kota Bekasi Jawa Barat, Raja Tahan Panjaitan. /Echo/Kopernesia.

KOPERNESIA - Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi, Jawa Barat dinilai keliru dan tidak masuk akal menerapkan aturan Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu sebagai dalil dalam mengadili perkara perceraian.

Penerapan itu dikarenakan bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Demikian diungkapkan Kuasa Hukum Penggugat Perkara Perceraian berinisial JS, Raja Tahan Panjaitan, Jumat (5/11/2021).

Ia menjelaskan, pihak PN Kota Bekasi sebelumnya telah menolak gugatan kliennya karena belum melalui Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu, sehingga hal ini sangat janggal.

Kejanggalan tersebut kata Raja, membuat dirinya sangat kaget karena belum pernah mendengar istilah lembaga adat batak menjadi rujukan perkara perceraian di pengadilan.

"Saya sangat kecewa dan hal ini sangat jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karena lembaga adat apakah lebih tinggi dari undang-undang," tegasnya.

Oleh karena itu, Raja menyebut bahwa budaya atau adat batak menganut prinsip seseorang yang telah menikah, tetapi belum melaksanakan acara adat atau membayar adat dikatakan tidak bisa menuntut hak adat, ataupun sebaliknya, sehingga dimanakah dasar hukumnya lembaga adat menjadi acuan dalam perceraian.

"Ini sama saja mencederai hukum yang berlaku dan menyesatkan bagi para pencari keadilan," ujarnya.

Lanjut Raja menjelaskan, apa yang disebut Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu adalah dikenal bagi orang batak untuk memposisikan hak dan kewajiban masing-masing para undangan dalam acara adat.

"Lalu apa kaitannya dengan rujukan perceraian yang harus melalui lembaga adat tersebut yang diterapkan oleh pengadilan," imbuhnya.

Penulis:

Baca Juga